Bahananews,Ngawi – Ikut unjuk rasa besar-besaran ke Jakarta, tuntut masa jabatan 9 tahun ratusan kepala desa (kades) di wilayah Kabupaten Ngawi, pada hari Senin (16/01/2023) siang berangkat ke Ibukota.

Dengan menggunakan 5 bus,  dari 213 kepala desa 190 diantararnya pada hari Selasa (17/01/2023) besok akan melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI. Mereka akan bergabung bersama kades dari berbagai daerah di Indonesia untuk menuntut revisi sebagian pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ratusan kades dari bumi orek-orek ini, bersama dengan ribuan kades yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) untuk menyuarakan tuntutannya. Diungkapkan oleh Sri Mulyono Kepala Desa Sambiroto Padas Ngawi kepada media, permintaan para kepada desa untuk dapat mengubah amandemen UU 6/2014 bukan hanya tentang perpanjangan masa jabatan. Melainkan juga upaya menjaga kondusivitas di lingkungan masyarakat.

Dorongan mengubah masa jabatan sembilan tahun diikuti ketentuan maksimal menjabat dua periode dari sebelumnya tiga periode. Artinya, sama-sama menjabat maksimal 18 tahun.

‘’ Karena banyak pemilihan kepada desa sehingga mengakibatkan tidak kondusif,’’jelasnya.

Keberangkatan kepala desa di Ngawi ini dihantarkan langsung oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dan Wakil Bupati Ngawi Dwi Riyanto Jatmiko dengan didampingi OPD serta camat se Ngawi dari pendopo wedya graha.  

“Teman-teman Papdesi agendanya besok pukul 07.00 WIB ke DPR RI untuk menyuarakan tuntutan,” kata Sri Mulyono, Senin (16/01/2023).

Wakil Bupati Ngawi Dwi Riyanto Jatmiko ikut serta memberangkatkan kepala desa ke Jakarta

Ditambahkan oleh Sri Mulyono tuntutan yang akan disuarakan, rencananya mengenai masa kerja kades. Menurut Dia saat ini ada dua opsi yang ditawarkan terkait masa kerja kades ini. Opsi pertama masa kerja dalam satu periode selama 8 tahun.

Nah, kades bisa menjabat hingga 3 periode. Kemudian opsi kedua, masa periode jabatan kades selama 9 tahun. Dengan ketentuan bisa menjabat selama 2 periode.

“Harapan kami memilih untuk masa jabatan 9 tahun dengan 2 periode,”tambahnya.

Sementara Bupati Ngawi Ony Anwar saat dikonfirmasi ditempat yang sama menjelaskan meski  sebagian besar kades berangkat ke Jakarta, pihaknya memastikan, tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Tidak terganggu karena ada carik (sekretaris desa) dan perangkat desa lainya. Penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berjalan normal,” tegas Bupati Ngawi.

Dukungan pemerintah daerah dengan keberangkatan kepala desa ini diakuinya telah apresiasi maksimal olehnya. Sehingga keinginan kepada desa dengan melakukan aksi di DPR RI mendapat dukungan pula oleh anggota legeslatif dan semoga difasilitasi dengan baik oleh  pemerintah pusat.

“ Menimbang dan kendala di tingkatan bawah, periodenisasi ini ada perubahan agar tidak ada masalah serta kondosifitas dapat terjaga,”tegas Bupati Ngawi. (Ard)


lihat vidionya di sini Ngawi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini