Bahanafmngawi.com – Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp28 miliar menjadi tantangan dalam penyusunan APBD Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2027. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja sekaligus memastikan program pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Ngawi, Rabu (28/10/2026), yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027. Rapat dipimpin Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, dengan agenda penyampaian nota keuangan, pandangan umum fraksi, hingga pengambilan keputusan dan penandatanganan persetujuan bersama.
Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, menyampaikan bahwa pendapatan daerah pada 2027 diproyeksikan mencapai sekitar dua triliun rupiah, sedangkan belanja daerah sebesar dua koma nol empat lima triliun rupiah. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar 42 miliar rupiah yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan, termasuk pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA.
Menurutnya, penurunan transfer dari pemerintah pusat mengharuskan Pemkab Ngawi lebih cermat menentukan prioritas belanja. Efisiensi terutama dilakukan pada belanja operasional barang dan jasa, sementara anggaran diarahkan untuk kebutuhan yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
“Kami berupaya menekan belanja yang masih bisa diefisienkan, kemudian mengoptimalkan anggaran untuk pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama infrastruktur pendukung perekonomian,” jelas Dwi Rianto Jatmiko.
Sejumlah fraksi DPRD turut memberikan catatan terhadap rancangan APBD tersebut. Fraksi Golkar melalui Amin Sunarto mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui pengelolaan RTHU dan penyesuaian NJOP kawasan industri. Fraksi ini juga menyoroti kebutuhan pembangunan stadion baru berkapasitas sekitar empat ribu penonton, penuntasan persoalan lahan SMPN 1 Mantingan, serta normalisasi drainase dan gorong-gorong.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Arif Slamet Prasetyo menekankan pentingnya kebijakan pajak yang adil, digitalisasi retribusi, serta penguatan sinergi penerimaan opsen bersama pemerintah provinsi dan Polres.
Fraksi tersebut juga menyoroti tingginya belanja pegawai dan mendorong penguatan belanja modal. Sejumlah kebutuhan infrastruktur yang menjadi perhatian meliputi jaringan pipa PDAM di wilayah rawan kekeringan, drainase dan trotoar Pasar Wali Kukul, ruas jalan Widodaren–Bantalan, serta Jalan Sultan Agung.
Adapun Fraksi Gabungan PAN-Demokrat melalui Arofik menilai ketergantungan APBD terhadap transfer pemerintah pusat masih menjadi persoalan yang perlu diantisipasi. Pengendalian belanja pegawai, pemenuhan alokasi wajib infrastruktur, dan perencanaan anggaran yang realistis dinilai penting agar efisiensi tidak mengurangi kualitas pelayanan publik.
Dengan keterbatasan ruang fiskal yang ada, APBD Ngawi 2027 diharapkan tidak hanya menjaga keseimbangan keuangan daerah, tetapi juga mampu menopang pembangunan infrastruktur, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.(Ehr)
