Bahanafmngawi.com – Kebijakan penghapusan biaya uji kendaraan bermotor atau uji KIR ternyata belum membuat pemilik kendaraan di Kabupaten Ngawi semakin patuh terhadap kewajiban pengujian berkala. Sejak layanan tersebut digratiskan pada awal 2024, jumlah kendaraan yang datang ke tempat pengujian justru mengalami penurunan drastis.

Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Ngawi. Kepala Bidang Angkutan Dishub Ngawi, Zainal Arifin, menyebut perubahan jumlah kendaraan yang menjalani uji KIR sangat mencolok dibandingkan sebelum kebijakan penghapusan retribusi diberlakukan.

Jika sebelumnya setiap hari terdapat sekitar 30 hingga 70 kendaraan yang melakukan pengujian, kini jumlahnya merosot menjadi hanya satu sampai empat kendaraan. Padahal, pemilik kendaraan tidak lagi dibebani biaya retribusi karena kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Zainal menilai, kemudahan layanan yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya diimbangi kesadaran masyarakat. Salah satu faktor yang diduga berpengaruh adalah pemberian kartu pintar atau smart card secara cuma-cuma dengan pembiayaan dari pemerintah daerah.

“Harapannya setelah tidak ada biaya, masyarakat semakin tertib melakukan pengujian. Namun, kenyataannya jumlah kendaraan yang datang justru jauh berkurang dibandingkan saat masih dikenakan retribusi,” jelas Zainal.

Menurutnya, kepatuhan pemilik kendaraan juga masih dipengaruhi penegakan aturan di lapangan. Sebagian pengendara baru menyadari pentingnya kelengkapan uji KIR ketika terjaring operasi gabungan yang dilakukan Dishub bersama kepolisian.

Padahal, kewajiban pengujian tetap melekat pada kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang. Pemeriksaan berkala diperlukan untuk memastikan kondisi teknis kendaraan memenuhi standar keselamatan dan layak digunakan di jalan raya.

Dishub Ngawi mencatat terdapat sekitar 6.000 hingga 8.000 kendaraan yang wajib menjalani uji KIR. Jumlah tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan, sekaligus mencegah kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis tetap beroperasi.

Zainal mengingatkan, penghapusan retribusi semestinya menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih mudah memenuhi kewajiban, bukan justru menjadi alasan mengabaikan pengujian kendaraan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini