Bahanafmngawi.com – Ratusan kepala desa dari Kabupaten Ngawi mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di The Sunan Hotel, Solo, Jumat hingga Minggu (24–26/10/2025). Kegiatan bertema “Sinergi, Solusi, dan Transparansi Menuju Desa Berkeadilan” ini digelar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan kapasitas aparatur, serta mendorong transparansi pengelolaan keuangan.
Bimtek yang diinisiasi PWI Ngawi bekerja sama dengan LBH Vox Populi dan LSM Galang ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kementerian PUPR.
Pada sesi pertama, Kejaksaan Negeri Ngawi memaparkan program “Jaga Desa” yang menekankan pentingnya kepala desa memahami aturan hukum. Kasubsi Ekonomi & PPS Bidang Intelijen Kejari Ngawi, Bayu Tri Buana, mengingatkan agar aparatur desa tidak ragu berkonsultasi bila menemui persoalan hukum.
“ Tiga kecamatan ini menjadi contoh positif dalam penerapan digitalisasi desa yang bersih dan akuntabel,” ujar Bayu Tri Buana
Dalam kesempatan tersebut, Kejari Ngawi memberikan apresiasi kepada tiga kecamatan yakni Karangjati, Kasreman, dan Kendal karena dinilai paling aktif dan transparan dalam pengelolaan aplikasi Jaga Desa. Langkah itu dinilai sebagai contoh praktik baik dalam tata kelola pemerintahan desa.
Pada hari kedua, narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Yudhi Timor Bimo Prakoso, memaparkan penguatan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) dan optimalisasi BUMDes. Pemerintah menargetkan terbentuknya 20.000 koperasi desa pada awal 2026 sebagai penggerak ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat.
“ Koperasi desa akan menjadi motor ekonomi baru yang dikelola secara transparan dan profesional,” jelas Yudhi.
Melalui kegiatan ini, para kepala desa diharapkan mampu menerapkan prinsip akuntabilitas, memahami regulasi terbaru, serta memanfaatkan sistem digital secara optimal untuk membangun desa yang mandiri, transparan, dan berkeadilan.(Ehr)
