Bahanafmngawi.com – Komitmen agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar berpihak pada daerah ditegaskan dalam rapat evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) yang digelar di Madiun. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah kewajiban memaksimalkan penyerapan bahan pangan lokal.
Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, menyebut evaluasi tersebut sebagai tindak lanjut terbitnya Kepres 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG yang menegaskan peran strategis pemerintah daerah.
“Program ini harus bersinergi dengan BGN, dan yang paling penting adalah menyerap potensi pangan lokal,” ujarnya (13/2).
Menurutnya, MBG tidak boleh berhenti pada aspek pemenuhan gizi semata. Lebih dari itu, program nasional tersebut harus menjadi instrumen pengungkit ekonomi warga. Dengan status Ngawi sebagai daerah agraris dan lumbung pangan, peluang memasok beras, telur, sayur, hingga buah untuk kebutuhan MBG dinilai sangat terbuka.
“Kalau rantai pasoknya melibatkan petani dan pelaku usaha lokal, maka dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
BGN juga mendorong agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibentuk di daerah terintegrasi dengan kekuatan produksi setempat. Skema ini diharapkan menciptakan perputaran ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
“Jadi bukan hanya penerima manfaat yang merasakan dampaknya, tetapi juga petani, peternak, dan UMKM,” imbuhnya.
Saat ini, dari target 83 unit SPPG di Ngawi, sebanyak 62 unit telah terbentuk. Sisanya masih dalam proses pembentukan, seiring penguatan kelembagaan dan pelatihan relawan agar pelaksanaan MBG semakin optimal.(Ehr)
