Bahananews, Ngawi– Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) serentak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ngawi resmi meluncurkan pemetaan kerawanan terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Peluncuran ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai potensi isu sensitif yang dapat mengganggu jalannya pemilihan umum. Peluncuran Pemetaan Kerawanan dilaksanakan di Convention Hall Notosuman, Watualang, Minggu (18/08/2024)
Dalam acara yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan perwakilan pemangku forkompimda, Ketua Bawaslu Ngawi, Yohanes Pradana Vidya Kusdanarko menjelaskan bahwa pemetaan ini merupakan langkah proaktif untuk menjaga integritas dan kestabilan pemilu.
“Dengan pemetaan ini, kami berharap dapat mengenali area rawan dan potensi konflik, serta menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat,” ujarnya.
Pemetaan kerawanan ini meliputi analisis terhadap kondisi sosial, politik, serta ekonomi di setiap daerah pemilihan. Bawaslu mengajak partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi yang relevan tentang isu-isu yang berpotensi menimbulkan masalah.
“Keterlibatan masyarakat sangat penting, karena mereka yang paling mengetahui dinamika di lapangan,” tambahnya.
Selain itu, Bawaslu Ngawi juga menyusun program sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pemilu yang bersih dan berintegritas. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman, damai, dan demokratis.
Langkah strategis ini sejalan dengan upaya nasional untuk menciptakan pemilu yang lebih berkualitas. Dari hasil survei dan riset yang dilakukan sebelumnya, ditemukan sejumlah daerah di Ngawi yang memiliki potensi kerawanan yang cukup tinggi, sehingga menjadi fokus dalam pemantauan Bawaslu.
Dengan kolaborasi yang baik antara Bawaslu, masyarakat, dan elemen lainnya, diharapkan kluster kerawanan ini dapat diminimalisasi sehingga pemilu mendatang dapat terlaksana dengan lancar dan tanpa hambatan.
Pemilu 2024 merupakan momen penting bagi bangsa ini, dan melalui langkah-langkah nyata dari Bawaslu, diharapkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi semakin menguat. Lebih lanjut, Yohanes menjelaskan bahwa pemetaan kerawanan ini juga akan menjadi dasar bagi Bawaslu dan seluruh pihak terkait untuk melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif.
“Harapannya, dengan adanya pemetaan ini, kita dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa selama proses pemilihan,” tegasnya. (Lbr)
