Bahanafmngawi.com – Di balik harapan musim kemarau yang dinilai cocok untuk tanaman tembakau, petani di Kabupaten Ngawi justru dibayangi persoalan baru. Melambungnya harga pupuk non subsidi membuat biaya produksi tembakau tahun 2026 diperkirakan naik tajam dan berpotensi memangkas keuntungan petani.
Komoditas yang selama ini dikenal sebagai “emas hijau” itu kini membutuhkan modal yang semakin besar. Jika pada musim tanam sebelumnya biaya pokok produksi atau BPP tembakau berkisar Rp38 juta hingga Rp42 juta per hektare, tahun ini angkanya diprediksi melonjak lebih dari 30 persen.
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Ngawi, Sojo, mengatakan kenaikan biaya produksi dipicu mahalnya harga pupuk non subsidi dan sarana pertanian lainnya.
Menurutnya, petani tembakau tidak bisa mengandalkan pupuk subsidi karena tanaman tembakau tidak masuk dalam skema subsidi pemerintah. Akibatnya, petani terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga jauh lebih tinggi.
“Mulai dari pengolahan lahan sampai panen, biaya produksi tembakau memang cukup besar. Tahun ini diperkirakan naik karena harga pupuk dan obat-obatan pertanian terus meningkat,” ujarnya.
Meski pemerintah telah memberikan bantuan pupuk, jumlahnya dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan petani di lapangan. Kondisi ini membuat banyak petani harus menambah modal lebih besar demi menjaga kualitas tanaman.
Selain faktor dalam negeri, kenaikan harga pupuk dan obat-obatan pertanian juga dipengaruhi kondisi global yang berdampak pada sektor pertanian. Situasi tersebut membuat beban produksi semakin berat, terutama bagi petani skala kecil.
Para petani kini berharap pemerintah daerah dapat membantu membuka akses pasar dan menjaga stabilitas harga tembakau saat panen nanti. Dengan begitu, hasil panen yang diperoleh tetap mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlangsungan usaha tani tembakau di Ngawi.(Ehr)
