Bahananews,Ngawi – Pembahasan retribusi parkir menjadi kajian yang cukup intens di kalangan legeslatif, seperti halnya apa yang dilakukan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD mempertanyakannya dalam pembahasan raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pandangan umum fraksi, Kamis (19/10) lalu.
Hal ini mendasar dari keinginan Legislatif dengan menyampaikan aduaan masyarakat perihal ganda pembayaran. Kasusnya menimpa pengguna kendaraan bermotor yang telah berlangganan parkir dalam setahun. Namun kenyataan dilapangan telah terjadi berbeda kendati, sudah melakukan pembanyaran tapi masih ditarik saat diparkir diruas jalan Ngawi.
Akan tetapi, pelanggan tersebut masih saja ditarik uang parkir. Padahal lokasinya berada di kawasan parkir berlangganan.
“Kami perlu kaji secara komprehensif keluhan tersebut,’’ kata Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono.
Ony menerangkan, esensi sistem parkir berlangganan adalah mencegah potensi retribusi bocor.
Sebab pembayarannya bersamaan dengan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan setahun sekali.
Sedangkan juru parkir hanya bertugas mengawasi, mengatur, dan mengamankan kendaraan penguna kartu parkir berlangganan.
“Kami akan mengkaji pengelolaan parkir yang paling tepat,’’ ujarnya.
Eksekutif punya opsi mempertahankan parkir berlangganan atau memanfaatkan pihak ketiga. Keduanya perlu mempertimbangkan seberapa besar potensi retribusi parkir.
Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor itu di rentang Rp 4,8 miliar hingga Rp 5 miliar dari. Pemkab bisa beralih ke pihak ketiga bila potensi PAD-nya bisa lebih tinggi atau setidaknya menyamai.
Bila lebih kecil, juru parkir diakomodasi dari outsourcing dinas perhubungan (dishub).
“Kami akan berhitung mana yang paling efektif,’’ tutur bupati.
Keluhan Parkir Berlangganan Tuai Keluhan, Fraksi PKS Usulkan Penghapusan
Bahananews,Ngawi – Melihat dan mendengar adanya banyaknya keluhan retribusi parkir berlangganan dinilai tidak efektif, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRDNgawi berharap kepada eksekutif maksimalkan pelayanan parkir kendaraan bermotor. Diungkapkan oleh Hariyanto apa yang disampikan oleh itu bukan tanpa sebab. Mereka menyebut banyaknya keluhan programparkir berlangganan tidak efektif dan nyatanya kendati sudah membayar masih saja di kenakan biaya parkir di ruas Ngawi.
“Kenyataan dilapangan walau sudah membayar retribusi parkir berlangganan tetap dikenakan biaya parkir diruas jalan,’’ ungkap Hariyanto, ketua fraksi PKS DPRD Ngawi.
Mendasar hal tersebut atas nama fraksi PKS Ngawi Hariyanto memberi masukan ke pemkab untuk menghapus program parkir berlangganan. Sehingga peruntukan jelas dan tidak ada yang dibohongi dalam kebijakan pemerintah daerah tersebut.
Pihaknya memberikan solusi yakni membuahkan hasil kebijakan yang dapat diganti dengan menggandeng pihak ketiga atau dikelola mandiri oleh dinas perhubungan (dishub). Hal ini dinilai efektif dengan pemasukan dan pengeluaran yang jelas. Apabila hal tersebut efektif bila perlu dilakukan pengkajian yang serius sehingga pengambilan keputusan yang tepat tidak ada yang dirugikan.
“Progam ini bisa dikatakan efektif bila bisa menambah PAD Kabupaten Ngawi,’’tambahnya.
Menurut Hariyanto, berdasarkan keluhan yang diterimanya, pelanggan parkir bisa saja menolak mengeluarkan uang kembali. Bila kejadian satu dua kali tidak menjadi masalah, dirawankan hal ini dilakukan oleh oknum yanh tidak bertanggung tidak menambah PAD sebaliknya akan mendapatkan keluhan dari kalangan masyarakat.
“Sehingga uang yang terkumpul bisa terpikirkan sarpras parkir memadai di Ngawi,’’tegasnya.
 DPRD mempertanyakannya dalam pembahasan raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pandangan umum fraksi, Kamis (19/10) lalu){kind=link}