Dampak Pilkada dan Pileg Proyek di Ngawi Urung Dikerjarkan

0

Bahananews,Ngawi – Jawa Pos Radar Madiun – Jumlah warga dari luar Kabupaten Ngawi yang berada di kabupaten ini relatif banyak. Itu merujuk penyediaan tempat pemungutan suara (TPS) khusus Pemilu 2024.

Dari sejumlah pondok pesantren di Kabupaten Ngawi ada TPS Khusus namun yang paling banyak di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri (PMDGP) dan Universitas Darussalam Gontor (UDG).

”Disiapkan 22, TPS Khusus,” ungkap Putra Adi Wibowo selaku Komisioner Devisi Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ngawi kemarin (7/2) saat ditemui di lapas IIB Ngawi.

TPS khusus disediakan bagi pemilih yang berhalangan pulang kampung untuk nyoblos. Sehingga, tetap bisa menyalurkan hak pilih di wilayah yang tengah ditinggali kendati ber-KTP luar daerah.

Sebanyak 6.000-an daftar pemilih tetap (DPT) di PMDGP dan UDG, bakal di-cover 22 TPS. Sedangkan di ponpes lain apabila memenuhi 1 DPT akan di sediakan TPS sendiri atau ikut serta di TPS sekitar ponpes dengan mengantongi surat yang telah di berikan oleh PPS.

”Sesuai ketentuan, satu TPS khusus maksimal untuk 300 pemilih,” tambah Putra demikian panggilan akrabnya.

Prima mengklaim, persiapan TPS khusus sudah 100 persen. Termasuk dua TPS khusus di Lapas Kelas 2B Ngawi. Sesuai catatan KPU, terdapat 350 DPT yang berstatus sebagai warga binaan.

“Di TPS khusus, surat suara yang diberikan sesuai domisili dalam KTP,” ujarnya sembari menyebut total terdapat 24 TPS khusus di Ngawi.

Sementara di tempat yang sama Kalapas Kelas 2B Ngawi Siswarno mengungkapkan, sampai sejauh ini  pihaknya terus berkomunikasi dengan KPU dari tahapan awal hingga akhir menjelang pemilihan seperti sekarang ini. Termasuk mengenai jumlah warga binaan yang bertambah dan perlunya informasi terkait adanya sosialisasi.

”Saat ini ada 398 warga binaan. Kami terus komunikasi dengan KPU terkait warga binaan yang belum masuk daftar pemilih tetap,” ungkap Siswarno.

Mengenai petugas penyelenggara pemilu, Siswarno menyatakan bahwa pihaknya bakal menggunakan sistem hibrid. Petugas KPPS dari internal lapas dan pihak luar.

”Mengenai keamanan, kami siapkan SOP khusus.  Nanti juga dibantu TNI-Polri,” ujarnya.

Guna memberikan informasi kepada warga binaan yang capai 400 lebih  pihak lapas kemarin mengundang KPU untuk sosialisasi tata cara coblosan. Tujuannya, agar warga binaan bisa menyalurkan hak pilih dengan benar. Sehingga tidak ada kesalahan dalam mencoblos pasalnya para warga binaan sendiri tidak pernah keluar dan mendapatkan informasi dari luar pula. (ard)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini