Bahanafmngawi.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir di Kabupaten Ngawi, bukan dalam rangka penindakan, melainkan memperkuat pencegahan. Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, menyambut baik kedatangan tim KPK wilayah III Jawa Timur yang ingin menjadikan kinerja Pemkab Ngawi yang sudah baik, menjadi jauh lebih baik.
“ KPK datang untuk memperkuat tata kelola, terutama dalam proses hibah yang masuk ke OPD. Evaluasi ini menjadi penting untuk peningkatan kualitas pemerintahan,” ujar Ony.
Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, mengapresiasi pendekatan persuasif KPK dalam audiensi bersama pemerintah daerah. Ia menilai kehadiran KPK membuka mata akan potensi-potensi rawan korupsi, salah satunya terkait pokok-pokok pikiran (pokir) dewan.
Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian KPK adalah alur hibah, bagaimana proses masuknya hibah ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan sejauh mana evaluasi dilakukan. Penekanan diberikan pada perlunya verifikasi yang ketat, mulai dari pengajuan proposal hingga pencairan dana, agar tidak menimbulkan celah penyimpangan.
“ Kita seperti diingatkan, disadarkan, bahwa ternyata ada banyak celah. Misalnya, usulan calon penerima yang angka dan proposalnya sama. Ini jadi catatan penting karena bisa menimbulkan keraguan saat verifikasi. Harus ada pembeda antara proposal awal dan proposal pencairan,” jelas Yuwono.
Ia menegaskan bahwa meski belum terjadi pelanggaran, pencegahan sejak dini adalah langkah bijak. DPRD mendukung penuh upaya KPK dan berharap aparat penegak hukum (APH) di Ngawi aktif memberikan penyuluhan ke semua OPD.
“ Sinergi antara APH dan OPD harus terus dijaga agar integritas birokrasi tetap terpelihara,” pungkasnya.
Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Kabupaten Ngawi.(Ehr)
